Banggar DPR Kunker ke Jabar, Kang Cucun: Keadilan Fiskal Bagi Daerah Segera Diwujudkan
Anggota Banggar DPR RI dari FPKS Ecky Awal Mucharam menyampaikan instrumen fiskal baik yang ada di pusat dan daerah pada dasarnya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga harus memperhatikan prioritas kebijakan bagi daerah. "Jangan sampai kebijakan pusat mengorbankan fiskal daerah untuk kepentingan jangka pendek dan tidak prioritas," ujar Ecky.
Untuk menjawab permasalahan yang disampaikan oleh kepala daerah di Jawa Barat, Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat mengatakan UU HKPD yang baru saja disahkan akan bisa menjawab permasalahan daerah selama ini.
Melalui empat pilar antara lain meminimalkan ketimpangan daerah, harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan penguatan sistim perpajakan dan retribusi daerah. Oleh karena itu, ke depan TKDD akan lebih efektif untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Perwakilan BI Jawa Barat Herawanto menyampaikan stabilitas ekonomi Jawa Barat terjaga dengan baik. Keberadaan TPID sangat efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Barat.(fri/jpnn)
Menurut Kang Cucun, seluruh kepala daerah harus memanfaatkan pertemuan ini untuk menyampaikan permasalahan fiskal yang dihadapi sehingga keadilan fiskal bagi daerah bisa segera terwujud.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Merespons Isu Perdagangan Karbon, Senator Filep Ungkap Urgensi Adanya Kepastian Regulasi Bagi Daerah
- Soal RUU Pengelolaan Ruang Udara, Senator Filep Bicara Dampaknya Bagi Daerah
- Di Halmahera Timur, BSKDN Kemendagri Beberkan Strategi Jaga Keberlanjutan Inovasi
- Penjelasan PJ Gubernur Fatoni soal 6 Ranperda Sumsel
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat
- Kemendagri Dorong Penguatan Kelembagaan Pengelola Sampah Daerah