Bansos Lindungi APBN dan Rakyat dari Dampak Inflasi Global

Bansos Lindungi APBN dan Rakyat dari Dampak Inflasi Global
Penerima bansos PKH. Foto: Ilustrasi/Humas Kemensos

Dari jumlah tersebut ada bagian yang didistribusikan K/L untuk belanja sosial.

“Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas, yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap Bambang.

Ekonom Indef Berly Martawardaya menyampaikan, APBN adalah alat utama yang berfungsi sebagai stabilitas, distribusi, dan alokasi. Berty menyatakan, APBN harus diseimbangkan agar mampu berperan sebagai pelindung kelompok masyarakat ekonomi rentan.

Berly mengatakan, melesetnya prediksi pemerintah terhadap harga minyak dunia (Indonesia Crude Oil Price), memaksa pemerintah untuk melakukan perubahan APBN.

Dalam kondisi seperti ini, Berty berpendapat, diperlukan peningkatan pengeluaran bansos daru APBN, dengan mengakurasikan data para penerima manfaat, sehingga kebocoran tidak terjadi.

Sementara Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, dalam beberapa survei dilakukan ditemukan kesimpulan adanya informasi asimetris mengenai kenaikan harga BBM oleh masyarakat, sehingga menjadi "lahan" bagi kelompok kepentingan mengeksploitasinya, mendiskreditkan pemerintah.

Informasi asimetris inilah yang membuat terjadinya penolakan masyarakat terhadap keputusan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tersebut.

“Rakyat masih mengandalkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mayoritas dari mereka (69 persen) masih percaya bahwa Presiden Joko Widodo mampu memitigasi dampak krisis ekonomi global,” imbuh Sirojudin.

Inflasi global akibat tingginya suku bunga internasional dan dampak perang Rusia-Ukraina menambah gelapnya prospek kebangkitan ekonomi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News