Bansos Rp 14,2 Miliar untuk SD Kabupaten Bogor Diserahkan

Sementara, Bupati Kabupaten Bogor Rahmat Yasin menyampaikan, kebijakan pemerintah tentang wajib belajar sembilan tahun, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Wajib Sekolah. Dia menyebutkan, sebanyak 35 persen APBD Kabupaten Bogor telah dialokasikan untuk pendidikan, termasuk untuk menggaji 13 ribu guru. "Anak-anak diwajibkan masuk usia sekolah, tanpa ada alasan tidak mampu. Bahkan seragam hingga sepatu dialokasikan untuk anak-anak. Kami menyambut baik kebijakan Mendiknas yang berwujud swakelola," terangnya.

Adapun secara keseluruhan, bantuan sosial yang diberikan untuk Kabupaten Bogor tersebut meliputi beasiswa miskin bagi 26.472 siswa, rehabilitasi sembilan ruang kelas (tiga SD), pembangunan tiga ruang kelas baru (satu SD), pembangunan perpustakaan (tiga SD), peralatan elektronik dan digital intelegency (empat SD), dan bantuan SD standar nasional (empat SD). Kemudian, juga ada bantuan peralatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (di dua SD), buku pengayaan (27 SD), serta peningkatan mutu pembelajaran SD teknologi informasi dan komunikasi (untuk 70 SD). "Walaupun berada di gunung, anak-anak harus belajar IT," jelas Nuh.

Sementara Ibrahim mengatakan, satu paket TIK yang diberikan bernilai Rp 30 juta, sehingga total untuk 70 SD tersebut nilainya mencapai Rp 2,1 miliar. "Hanya dibantu satu kelas saja, sesuai dengan juknis. Satu kelas akan dikembangkan menjadi kelas TIK," katanya.

Dijelaskan lagi, pada tahun ini pemerintah memberikan beasiswa miskin SD bagi 305.135 siswa di Provinsi Jawa Barat senilai Rp 109.848.600.000. Sebanyak 2.117.300 siswa SD negeri dan swasta kelas I hingga V seluruh Indonesia menerima bantuan ini. Adapun sumber dana beasiswa miskin SD berasal dari APBN tahun 2011 sebesar Rp. 762,228 miliar yang disalurkan melalui dana dekonsentrasi.