Bantuan Operasional SMA/SMK tak Jelas
Senin, 08 Mei 2017 – 00:23 WIB
Menurutnya, saat kewenangan pengelolaan SMA/SMK masih di pemkab/pemkot, pihak pemprov juga sempat mengucurkan bantuan. Walaupun nilainya tidak begitu besar.
Dia pun berharap pihak Pemkab Kukar juga bisa melakukan hal yang sama untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah.
"Secara aturan mungkin memang benar jika pengelolaan sudah menjadi kewenangan Pemprov Kaltim. Tapi secara logika, anak-anak yang dididik ini kan berasal dari Kukar. Paling tidak daerah tingkat II juga bisa membantu dan tidak sepenuhnya melepaskan pengelolaan SMA/SMK," tambahnya. (qi/waz/k9)
Redaktur & Reporter : Soetomo
BERITA TERKAIT
- Hardiknas 2024, Mbak Rerie: Masalah Pengangkatan Guru Honorer Harus Segera Dituntaskan
- Kekurangan Guru Makin Besar, Pengangkatan Honorer Menjadi PNS & PPPK Mendesak Dilakukan
- Ratusan Honorer Diusulkan jadi PPPK 2024 Jalur Khusus, Apa Maksudnya?
- Dirjen Nunuk Nelangsa Tak Semua Honorer Terangkat PPPK 2024, Bagaimana Nasib P1-P4?
- 5 Berita Terpopuler: Tolong Serius Menindaklanjuti Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Jangan Dibenturkan, Waspada
- Guru Honorer Negeri Minta Diprioritaskan di Seleksi PPPK 2024, Jangan Benturkan dengan P1 Swasta