Banyak Honorer Bagus, Banyak Juga Titipan

Harusnya kebijakannya kalau melebihi kapasitas, pindahkan ke daerah lain. Minimal daerah otonom baru. Sehingga kebijakan ini seolah-olah berdiri sendiri, tidak demikian. Harus ada turunan atau pengaruh. Ada urutan pengelolaan berikutnya.

Tanggapan Anda terkait tidak jelasnya waktu pengesahan RPP pengangkatan tenaga honorer menjadi PP?

Pemerintah tidak terlalu serius. Bercanda ini pemerintah. Lima kategori, oke, kalau tidak mampu akhirnya kita sepakati. Kalau semua mau, dulu bisa sampai 1 juta yang harus diangkat. Nah, kita berikan masukan sebuah dorongan pemerintah untuk mengganti PP-nya. Karena PP bukan wilayah DPR tapi pemerintah. Kebutuhan politik, anggaran, kita siapkan.

RPP ini sudah di meja presiden tinggal di teken saja. Lantas permasahan ini merupakan  bentuk pengingkaran dan lemahnya komitmen politik pemerintah. Ya pakai perasaanlah,  dengarkanlah mereka (tenaga honorer), apa masalah mereka. Kalau perlu saat pengangkatan itu diikuti kontrak, kalau tidak bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia, ditendang. Itu sudah kita omongkan.

Tidak ada political will dari pemerintah?