Banyak Kelemahan, Pendidikan Dipusatkan

Padahal, dalam UUD 1945 sudah jelas jika anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN atau APBD. Dengan perubahan dari sistem desentralisasi ke sentralisai pendidikan, diharapkan minimnya anggaran pendidikan di daerah bisa teratasi.

 

Persoalan lain yang muncul dari desentralisasi pendidikan adalah, terjadi ketimpangan jumlah guru. Sampai saat ini, guru masih menumpuk di pulau Jawa saja. Di pulau-pulau lain, banyak pemda yang menjerit karena kekurangan guru. "Dengan ditariknya guru menjadi pegawai pusat, tentu bisa mempermudah distribusi guru," kata dia.

 

Desentralisasi pendidikan di ranah guru juga meninggalkan persoalan lainnya. Yaitu, guru rentan dijadikan objek politik pemerintah daerah.

Sudah bukan rahasia lagi, banyak guru menjadi korban mutasi asal-asalan akibat tidak nurut dengan arus politik daerah. Kepala sekolah yang tidak bisa mengumpulkan suara bagi calon kepala daerah incumbent rentan dimutasi atau bahkan diturunkan dari jabatan kepala sekolah. (wan)