Banyak Ormas Uber Proyek
Ormas juga, kata Bahtiar, dilarang melakukan penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Serta dilarang keras, melakukan tindakan kekerasan, atau mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Ormas juga dilarang merusak fasilitas umum dan sosial.
“ Dan dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Addin Jauharudin, mengatakan, secara pribadi ia memahami kenapa UU Ormas dibutuhkan. Ia berharap, UU Ormas bisa memperbaiki sistem sosial dan hukum. Terutama menyangkut pemberdayaan Ormas.
Pembicara lainnya dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Institute fo Defense Security and Peace Studies (ISDPS) Mufti Makarim, melihat penolakan terhadap UU Ormas tak semata bersifat mutlak. Contohnya, NU mendukung tapi dengan catatan. (sam/jpnn)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri sering menerima laporan dari daerah mengenainya perilaku ormas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- TNI AL dan Basarnas Bersinergi Menggelar Pembekalan Latihan SAR di Laut
- PPPK Orang-orang Terpilih, tetapi Kontrak Kerja Dievaluasi Berkala
- Lestari Moerdijat: Peringatan Hari Buruh jadi Momentum Komitmen Tuntaskan RUU PPRT
- 5 Berita Terpopuler: Solusi untuk Honorer yang Tak Masuk Database BKN, Ada Rekrutmen Khusus PPPK? Semoga
- Regenerasi Petani, Kementan Gelar Bootcamp di Bogor
- 25 Provinsi Semarakkan FTBIN 2024, Ini Target Badan Bahasa Kemendikbudristek