Banyak Terima Aduan Konflik Pertanahan, Pimpinan Komisi II DPR Janji akan Lakukan Ini

Dia mendorong seluruh persoalan dapat segera diatasi Kementerian ATR/BPN.
Di lain hal, Junimart menilai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum mampu menjawab permasalahan konflik agraria yang selama ini terjadi.
"Kalau saya lihat dalam praktik pelaksanaan, PTSL ini gagal menurut saya," kata legislator dari Dapil Sumatera Utara III itu.
Junimart mengatakan penilaian itu didasarkan pada fakta di lapangan yang mengungkap ketika seseorang masuk ke dalam program PTSL dan dia terdaftar, yang keluar sertifikat bukan atas namanya.
"Banyak penyimpangan yang bisa kami buktikan, rakyat banyak mengeluh. Ternyata PTSL itu hanya euforia saja, walaupun memang sebagian ada yang mendapat PTSL, tetapi kan program Pak Jokowi tanah untuk rakyat, maka berikan untuk rakyat," bebernya.
Junimart berjanji saat rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil akan mengungkap semua keluhan masyarakat yang berhasil dihimpunnya.
"Kami akan kritisi dan pertanyakan mengenai apa yang menjadi keresahan masyarakat ini," tandasnya. (mrk/jpnn)
Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang berjanji akan membawa banyak aduan masyarakat terkait konflik pertanahan saat raker dengan Menteri ATR/BPN
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan
- PSN Rempang Eco City Tak Masuk Perpres yang Diteken Prabowo, Rieke: Batal!