Baru Lima Ribu Honorer K1 Kantongi NIP

"Dari 15 ribu, ada sekitar 700-an CPNS yang dokumennya tidak lengkap, sehingga perlu dilengkapi. Ini sudah kita sampaikan ke Kanreg BKN untuk ditindaklanjuti. Yang pasti mereka kita beri kesempatan untuk melengkapinya," terangnya.

Jumlah 700-an ini, menurut Petrus kemungkinan bertambah lagi. Sebab, proses pemberkasan masih berlanjut.

Mengenai tenggat waktu 31 Januari yang ternyata tidak diindahkan daerah, membuat kecewa BKN. Menurut dia, kelambanan daerah ini terkait ketakutan dari kepala daerah maupun kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengumumkan hasil quality assurance (QA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Daerah rata-rata takut mengumumkan hasil QA karena khawatir didemo honorer K1. Ini terkait dengan perbedaan hasil pengumuman verifikasi dan validasi (verval) tahap satu yang diumumkan BKN. Jadi misalnya ada instansi A lulus verval pertama, begitu QA malah tidak lulus," jelas Petrus.