Bawaslu Diminta Awasi Juga Buzzer Pasangan Calon

jpnn.com - JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi mengatakan, tim sukses dunia maya atau cyber corps atau buzzer media sudah terbelah sebelum adanya tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017.
Menurut Baidowi, sebelum kandidat mendaftarkan diri secara resmi di KPUD DKI Jakarta, para buzzer sudah bertarung.
"Misalnya di DKI Jakarta, belum resmi calon itu sudah terbelah. Ada pro dan kontra," kata Baidowi saat dialog pentas pilkada bertajuk Pembentukan Opini Melalui Media Sosial dan Survei, Senin (26/9) di Jakarta.
Menurut dia, hal itu bisa berimbas pada dunia nyata yang akhirnya membuat publik pun terbelah dalam mendukung pasangan calon. Namun, ia bersyukur karena di Jakarta hal itu bisa berkurang setelah munculnya tiga pasangan calon.
"Kalau (calon) dua, polarisasi seperti pemilihan presiden akan berlanjut," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan ini.
Lebih lanjut Baidowi mengatakan, persoalan pengaturan sosial media sebenarnya sudah diatur dalam peraturan KPU. Namun, Baidowi sempat mempersoalkan bagaimana mengantisipasi medsos yang bukan milik relawan atau tim sukses.
Lalu, ia juga menyampaikan, bagaimana mengawasi buzzer di luar yang resmi itu. "Yang diatur KPU cuma medsos resmi," ujarnya.
Karenanya Baidowi berharap agar KPU dan Bawaslu tidak hanya fokus pada akun resmi. Sebab, kata dia, tidak mudah untuk mengetahui apakah akun yang tak resmi itu datang dari tim calon atau lawan. "Itu tidak mudah mengawasinya," tegasnya.
JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi mengatakan, tim sukses dunia maya atau cyber corps atau buzzer media sudah terbelah sebelum adanya
- Kapan Jadwal Pelantikan Afni sebagai Bupati Siak? KPU Menjawab
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN