Bayar PBB, Modus Baru Money Politic Pemilukada

JAKARTA - Penitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Konawe Utara mengaku tidak mengetahui adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diduga dilakukan oleh calon bupati Aswad Sulaiman. Panwas tidak menemukan bukti pembayaran PBB sebagai dugaan money politic (politik uang ).

"Kami tidak tahu kalau ada pembayaran PBB. Tidak ada juga yang melaporkan," kata Ketua Panwas Pemilukada Konut, Abu Bakar  usai memberi keterangan pada sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (10/11). Hadir pula anggota Panwas lainnya, Rajidan dan Asiswan.

Abu Bakar mengatakan tidak tahu apakah pembayaran PBB itu masuk kategori politik uang atau bukan.  "Terkait dengan kewenangan Panwas, pelanggaran Pemilu itu harus ada orang yang melapor, kemudian oleh Panwas akan diteruskan ke Gakumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Selama proses tahapan Pemilukada tidak ada yang melapor," katanya.

Di hadapan tiga hakim MK, Achmad Sodiki (Ketua Panel), Ahmad Fadlil Sumadi dan Harjono (anggota), Abu Bakar mengungkap, ada tiga pelanggaran pemilukada. Konawe Utara, yaitu dugaan politik uang, kampanye diluar jadwal, dan menggunakan fasilitas negara. Namun ketiganya itu tidak ada yang sampai ke pengadilan karena laporan pelanggaran yang disampaikan terlambat, tidak cukup bukti, dan tidak ada yang mau bersaksi.