BBM Naik, Tukang Becak Minta Jatah

"Karena BLSM disalurkan khusus warga Kota Tegal, kami minta kalau tukang becak yang tergabung dalam PPBH ingin mendapatkannya, supaya mengirimkan data, alamat, dan dilampiri fotocopy KTP. Sedangkan anggota PPBH yang berasal dari luar kota, silakan mengajukan ke daerahnya masing-masing, sesuai KTP yang dimiliki. Selanjutnya, dari data dan fotocopy KTP, kami bakal melakukan koordinasi dengan Komisi III, agar ditindaklanjuti dengan BPMPKB  soal pemutahiran data penerima BLSM," imbuhnya.

Rachmat menandaskan, dewan sepakat bahwa data penerima BLSM jangan mengacu penerima BLT. Karena selama rentang waktu hampir 3 tahun, pasti ada perubahan. Sehingga pihaknya minta Pemkot melalui BPMPKB, melakukan pemutahiran data penerima BLSM, sebagai konsekuensi kenaikan harga BBM.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD, Drs HM Nursholeh MMPd mengatakan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) merupakan program dibiayai pemerintah pusat melalui APBN, yang dikelola Dinas Kesehatan (Dinkes) dengan jumlah kuota 62.896 jiwa. Jamkesda termasuk program dibiayai Pemkot. Untuk pendataan menjadi kewenangan BPMPKB, pendataan ada di Dinkes, dan pelayanan di RSU Kardinah.

"Karena ada nama ganda, baik dengan peserta Jamkesmas maupun Jamsostek, kuota Jamkesda saat ini kurang 5.083 jiwa. Sebab sesuai master file PT Askes (Persero) sejumlah 13.954 jiwa. Jumlah ini dikurangi data ganda sebanyak 2.605 jiwa. Sehingga jumlah data Jamkesda 11.349 jiwa. Adapun kuota Jamkesda yang ditanggung sebanyak 16.432 jiwa. Dengan data yang ada, kuota Jamkesda saat ini kurang 5.083 jiwa." (hun)