BBM Subsidi Overload, Pemerintah Tunggu DPR
Senin, 25 Oktober 2010 – 16:11 WIB

BBM Subsidi Overload, Pemerintah Tunggu DPR
Namun, meski anggaran menambah subsidi masih ada celah, Pemerintah akan tetap berupaya agar tidak ada penambahan anggaran dalam jumlah besar. Sisi kebijakan pemerintah juga dijaga dengan memaksimalkan rencana pembatasan BBM subsidi oleh masyarakat.
"Kita akan terus melaporkan inisiatif-inisiatif apa yang telah dilakukan untuk program pembatasan BBM subsidi. Intinya Menkeu akan terus berkoordinasi dengan ESDM dan Pertamina, untuk kemudian minta izin kepada DPR menambah anggaran dari sebelumnya," ungkap Agus.
Antisipasi overload kuota di 2010, Pemerintah telah meminta Pertamina untuk tidak melayani penjualan BBM subsidi buat kapal pesiar, kapal kargo kecuali kebutuhan pokok, dan kapal penunjang yang bukan usaha kecil.
BPH Migas juga meminta Pertamina tidak melayani penjualan BBM subsidi buat kendaraan bermotor atau alat berat yang digunakan menunjang kegiatan industri, pertambangan, pembangkit listrik, proyek konstruksi, peti kemas, kehutanan, dan perkebunan yang dapat dikategorikan sebagai bukan usaha kecil.
JAKARTA — Alokasi BBM subsidi di 2010 dikhawatirkan akan melebihi kuota yang ditetapkan (overload). Pemerintah pun bersiap-siap untuk tetap
BERITA TERKAIT
- Ribuan Peserta CFD Meriahkan Acara Rejeki wondr BNI
- Bank Raya Dukung Skolari Tumbuh dan Mengelola Keuangan Komunitas Lebih Baik
- SP JICT: May Day 2025 Momentum Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Nasional
- Bank Mandiri dan KJRI Penang Gelar Mandiri Sahabatku untuk Memacu Kewirausahaan PMI
- KBA Garmin Menghadirkan Teknologi Navigasi hingga Multimedia untuk Pengalaman Sempurna
- Muhammad Akbar Melantik Tiga Pejabat di Lingkungan PT Krakatau Steel