Begini Alasan KemenPAN-RB Tolak Permintaan Daerah Tambah PNS

jpnn.com - JAKARTA--‎Asisten Deputi bidang Perumusan Kebijakan  Pengadaan  SDM dan Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)  Arizal mengungkapkan, masih banyak daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50 persen dari total APBD. Bahkan ada yang lebih dari 60 persen. 

"Pada penerimaan CPNS 2014, ada sejumlah daerah yang tidak disetujui permintaan tambahan PNS oleh KemenPAN-RB. Walaupun diusulkan jumlah pegawai, tetapi karena sudah kelebihan, tidak kam setujui,” ujarnya di Jakarta, Jumat (4/3).

Dikatakan, daerah yang belanja pegawainya sudah besar, seharusnya menata kembali organisasi pemerintahannya. Kalau daerah tersebut tetap merasa kurang pegawai, itu artinya ada penempatan dan jabatan yang tidak efektif. 

“Jangan sampai penempatan orang itu asal ada jabatan saja, tetapi kerjanya juga harus jelas,” tegasnya.

Ditambahkan Arizal, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar porsi belanja pembangunan dalam APBD lebih besar dari belanja pegawainya. Untuk saat ini, rata-rata belanja pegawai mencapai 33,8 persen.

“Presiden ingin ini menjadi 25 persen saja, agar anggaran pembangunan infrastruktur bertambah banyak," pungkasnya. (esy/jpnn)