Begini Cara Menkes Dokter Terawan Mengatasi Defisit BPJS Kesehatan

Hal pertama yang dilakukan oleh Menkes Terawan adalah membentuk tim kecil yang berasal dari unsur pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tim tersebut akan membahas langkah strategis yang diperlukan atau sangat diperlukan untuk mengatasi defisit.

"Sebenarnya terkait defisit ini sudah dibicarakan bersama tiga Kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kemenko PMK tinggal ditindaklanjuti saja. Tapi, ada perhitungan-perhitungan yang akan diselesaikan oleh Tim Kecil," kata Terawan.

Salah satu yang akan segera dilakukan oleh Menkes Terawan yaitu mengoptimalkan layanan kesehatan yang diberikan pada pasien. Misalnya, pada penanganan pasien dengan penyakit jantung yang menelan biaya hingga Rp10 triliun, Terawan ingin mengefisienkan tindakan tanpa mengurangi kualitas layanan.

"Optimalisasi manfaat, lha, kalau melakukan tindakan-tindakan yang ndak optimal, harus dioptimalkan, bukan mengurangi manfaat, jangan keliru, loh. Tindakan belum tentu bermanfaat, tapi mengoptimalkan manfaat itu penting sekali," kata Terawan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menjelaskan keinginan Menkes untuk menyederhanakan beberapa tindakan pada sejumlah penanganan penyakit yang "boros", namun tidak tepat sasaran.

"Seperti kami pernah sampaikan dulu bagaimana tentang mengoptimalisasikan, yang sempat ramai, layanan katarak dan fisioterapi. Beliau juga akan perhatian (concern) dengan itu dan turun langsung dengan organisasi profesi," kata Fachmi.

BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu memang pernah berupaya mengefisienkan tindakan seperti pelayanan katarak, fisioterapi, dan operasi sectio caesarea. Namun, hal itu ramai menjadi permasalahan karena ditentang oleh rumah sakit maupun kalangan dokter dari organisasi profesi sehingga batal dilaksanakan.

Dokter Terawan dalam hal ini akan melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh Menteri Kesehatan sebelumnya maupun dilakukan oleh BPJS Kesehatan, yaitu menyambung tali silaturahmi alias mengkoordinasikan antara pemerintah sebagai regulator, BPJS Kesehatan sebagai operator, dengan pihak dokter dari kalangan organisasi profesi.