Begini Pendapat Endri Sanopaka soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI-Polri
Endri menyebut ada banyak pejabat di pemerintahan yang bekerja mengeksekusi program kerja yang telah ditetapkan.
"Penjabat kepala daerah cukup mengawasi dan mengaturnya agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dia bisa fokus mengawal penyelenggaraan pilkada tahun 2024," tuturnya.
Masalah netralitas perwira tinggi TNI dan Polri, Endri berpendapat hal itu semestinya hal itu tidak diragukan lagi.
Sebab, sejak awal berstatus sebagai TNI-Polri mereka wajib bersikap netral dan berpihak kepada rakyat untuk kepentingan negara.
Baca Juga: Penetapan Perwira TNI-Polri sebagai Pj Kepala Daerah Sebuah Kemunduran
Selain itu, anggota TNI dan Polri bukan pengurus partai dan tidak dibenarkan berafiliasi terhadap parpol tertentu.
"Mereka sejak menyandang sebagai anggota TNI dan Polri, apa pun pangkatnya, tidak memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya pada pemilu maupun pilkada," kata Endri.
Endri menduga keraguan sejumlah pihak terhadap kinerja perwira tinggi TNI-Polri saat menjadi penjabat kepala daerah, kemungkinan terkait intervensi atasan dari satuan asalnya.
Endri Sanopaka berpendapat penetapan perwira TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah ada sisi positif dan negatif . Begini analisisnya.
- Polri Gelar Operasi Puri Agung Untuk Kawal WWF di Bali
- Brigjen Mukti Sampai Terbang ke Bali Gerebek Pabrik Narkoba yang Dikelola 3 WNA
- PT GPU Sebut Mabes Polri Tangkap 2 Orang Diduga Preman Sewaan yang Mengganggu Perusahaan
- Irjen Iqbal: Bhara Daksa 91 Bersaudara Selamanya
- Kehangatan Bhara Daksa 91 Melepas Teman Purnatugas: Penuh Kebersamaan dan Kekeluargaan
- Lemkapi Minta Polisi Selediki Penyebab Brigadir RAT Bunuh Diri