Beginilah Cara Mas Agus Mendekat ke Kader PPP

jpnn.com - JAKARTA - Pasangan calon gubernur- wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni hadir dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta, Senin (3/10) malam.
Menurut Agus, kehadirannya di acara partai berlambang Kakbah itu karena ingin mendekatkan diri dengan para partai pengusungnya pada pilkada di ibu kota negara. "Tentu saya hadir karena (PPP) adalah salah satu pendukung yang sangat bersahabat," ujar Agus di lokasi Mukernas PPP di Hotel Mercure, Ancol.
PPP memang tergabung dalam Koalisi Cikeas yang mengusung Agus-Sylvi. Partai lain dalam Koalisi Cikeas adalah Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain itu, Agus juga mengaku ingin lebih dekat dengan kader PPP. Karenanya putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu meluangkan waktu untuk menghadiri Mukernas PPP. “Mereka ingin dekat dengan kami berdua," katanya.
Sejumlah tokoh penting hadir pada pembukaan Mukernas I PPP itu. Antara lain Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Gubernur Banten Rano Karno, Wakil Ketua Komisi Peberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Wakil Ketua DPD GKR Hemas, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Jenderal PAN Edy Soeparno, Plt Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nining Indra Saleh, dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah.(cr2/JPG)
JAKARTA - Pasangan calon gubernur- wakil gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni hadir dalam pembukaan Musyawarah Kerja
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026