Bela Petani, HKTI Tolak Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

"Petani tembakau sama saja nasibnya dengan petani komoditas lainnya. Keprihatinan terhadap nasib petani tidak harus spesifik menunjuk pada komoditas tertentu," lanjut Sadar.
Menanggapi klaim petani tembakau dan cengkeh tidak sejahtera, Sadar menyatakan bahwa regulasi yang menekan menjadi satu penyebabnya.
"Pemerintah ke depan sebaiknya memberikan aturan yang adil dan berimbang agar semua pihak mendapatkan kenyamanan dalam berusaha," kata dia.
Sadar berharap pemerintahan era Prabowo Subianto yang juga pernah menjabat Ketua Umum HKTI bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap nasib petani dan industri tembakau.
"Kami berharap pemerintahan baru mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi sektor tembakau dan petaninya," ungkap Sadar.
Dia kemudian menyinggung mengenai rencana ratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Indonesia yang sebenarnya perlu ditolak.
Menurutnya, aturan yang dibawa oleh FCTC tidak cocok dengan kondisi khas Indonesia yang memiliki banyak petani dan tenaga kerja di mata rantai tembakau.
Tanpa ratifikasi pun, kata Sadar, petani sudah tertekan. Dia menyebut jangan sampai kondisi tersebut diperparah.
Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo menolak kebijakan rokok polos tanpa merek. Kenapa?
- Produksi Rokok Turun 4,2 Persen, Ini Penyebabnya
- HKTI dan PKTHMTB Bersiap Menanam Sorgum Seluas 100 Hektare
- Bea Cukai Tegal & Kejari Batang Musnahkan Lebih 7 Juta Batang Rokok Ilegal, Tuh Lihat!
- Riset Terbaru, Vape Efektif Bantu Perokok Beralih dari Kebiasaan Merokok
- Larangan Penjualan Rokok Radius 200 Meter Dikhawatirkan Bakal Menyuburkan Rokok Ilegal
- Edukasi Penggunaan Produk Tembakau Alternatif Penting Dilakukan