Benny Demokrat: Jokowi Tak Boleh Cawe-Cawe, Jaga Netralitas

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut Presiden RI Jokowi adalah figur kepala negara, bukan berstatus ketua umum partai tertentu.
Menurutnya, kepala negara sepantasnya bersikap netral menyikapi pemilu dan tidak berpihak ke kubu tertentu.
Dia mengatakan itu menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku siap cawe-cawe menyambut Pemilu 2024.
Cawe-cawe adalah ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani.
"Kepala negara harus netral, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny pada Selasa (30/5).
Legislator Komisi III DPR RI itu melanjutkan kepala negara dalam konteks pemilu tidak boleh cawe-cawe, termasuk dengan memakai alasan kepentingan bangsa.
"Kalau seperti itu, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, dan BIN. Mau begitu semua?" tutur Benny.
Menurut pria kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur itu, presiden sebagai kepala negara wajib menjaga iklim demokrasi dan persaingan sehat dalam politik.
Apakah Presiden Jokowi boleh cawe-cawe, termasuk dengan alasan demi kepentingan bangsa? Apa itu cawe-cawe?
- Pasbata Minta Roy Suryo Setop Provokasi soal Isu Ijazah Jokowi
- May Day, Legislator Muda Demokrat Harap Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Buruh
- Roy Suryo Sebut Tindakan Jokowi Lucu, Memalukan, dan Tidak Elegan
- 5 Berita Terpopuler: CPNS & PPPK Semringah, Bagaimana Nasib Honorer Gagal Seleksi Paruh Waktu, Kapan Jadwal Ulang?
- Ibas Ingatkan Pentingnya Perlindungan PMI dan Penguatan Keamanan Perbatasan
- Alasan Jokowi Melaporkan Masalah Ringan Itu kepada Polisi