Benny Demokrat: Jokowi Tak Boleh Cawe-Cawe, Jaga Netralitas

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menyebut Presiden RI Jokowi adalah figur kepala negara, bukan berstatus ketua umum partai tertentu.
Menurutnya, kepala negara sepantasnya bersikap netral menyikapi pemilu dan tidak berpihak ke kubu tertentu.
Dia mengatakan itu menanggapi pernyataan Jokowi yang mengaku siap cawe-cawe menyambut Pemilu 2024.
Cawe-cawe adalah ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani.
"Kepala negara harus netral, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny pada Selasa (30/5).
Legislator Komisi III DPR RI itu melanjutkan kepala negara dalam konteks pemilu tidak boleh cawe-cawe, termasuk dengan memakai alasan kepentingan bangsa.
"Kalau seperti itu, maka alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, Ketua MK, Jaksa Agung, KPK, dan BIN. Mau begitu semua?" tutur Benny.
Menurut pria kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur itu, presiden sebagai kepala negara wajib menjaga iklim demokrasi dan persaingan sehat dalam politik.
Apakah Presiden Jokowi boleh cawe-cawe, termasuk dengan alasan demi kepentingan bangsa? Apa itu cawe-cawe?
- Nama Prabowo Disebut Terlebih Dahulu, Pengamat: Indikasi Arah Politik Jokowi
- Uni Irma: Food Estate Tidak Bisa Dikatakan Gagal
- Wakil Ketua TKRPP-PDIP Yakin Jokowi Dukung Ganjar, Bukan yang Lain
- Politik Dua Muka Baliho Prabowo di Basis Jokowi dan Oposisi
- Karjono Imbau Mahasiswa Agar Jangan Mudah Percaya Pada Sumber Informasi Tak Terverifikasi
- 5 Huruf dari Jokowi Buat Kaesang Pangarep Ketum PSI