Berhala jadi Milik Jambi, Gubernur Kepri Dekati Mendagri
Selasa, 25 Oktober 2011 – 00:25 WIB
Mantan Bupati Karimun ini menyebutkan, dua UU yang akan dibawa ke MK adalah UU Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga. Alasan Sani, karena di bab penjelasan UU Pembentukan Kepri -yang mendasari terbitnya Permendagri- ditegaskan bahwa Pulau Berhala menjadi milik Jambi.
Baca Juga:
Namun dalam UU Pembentukan Kabupaten Lingga, batas antara Kepri dengan Jambi justru Selat Berhala yang notabene berada di sebelah selatan Pulau Berhala. "Logikanya, kan Berhala jadi milik Kepri," ucap Sani.
Kepada Mendagri, Sani juga menyampaikan permintaan lainnya. Yakni agar Mendagri meminta Jambi tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh suasana di lapangan.
Apakah Sani mendesak Mendagri memerintahkan Jambi tidak melakukan provokasi? "Istilahnya bukan provokasi, tetapi agar tidak melakukan hal yang membuat kondisi menjadi tidak kondusif," ucapnya.
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi memang telah memutuskan bahwa Pulau Berhala yang sempat puluhan tahun disengketakan, menjadi
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun