Bersama Panglima TNI, Kapolri Komitmen Seperti ini soal KKB di Papua
Polisi juga ingin menghindari korban dari masyarakat yang kemungkinan bukan anggota kelompok bersenjata tersebut.
"Tentunya kami berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kami lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat,” kata Sigit.
Dia memastikan jajaran TNI-Polri bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah Indonesia terkait pembangunan di Papua.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan kunjungan kerja bersama Kapolri untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua yang nantinya aspirasi tersebut dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depan.
"Bahwa saya akan belanja masalah, ya, istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah, apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan ke depan maupun perencanaan ke depan," kata Yudo.
Menurut dia, penyerapan aspirasi ini membantu pihaknya dalam mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah di Bumi Cenderawasih.
"Dengan demikian, kami dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua sesuai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan," terangnya.
Untuk itu, Yudo kembali menegaskan bahwa TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional mengawal seluruh kebijakan pemerintah membangun Papua. Terlebih dengan adanya daerah otonomi baru (DOB).
Kapolri memastikan dalam penegakan hukum yang dilakukan Polri maupun TNI selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Komnas HAM.
- Satgas Damai Cartenz Tangkap Pimpinan KKB Paniai, DPO Polda Papua Sejak 2015
- PT SWA Menyurati Polri Atas Dugaan Kekeliruan Informasi Hukum
- Polda Metro Bentuk Timsus Antibegal, ART Sentil Tim Patroli Perintis Presisi
- Massa Datangi Mabes Polri Dukung Kapolri Berantas Premanisme di Muratara
- Casis Bintara Polri Korban Begal Dapat Beasiswa dari Kapolri
- Kapolri Beri Penghargaan ke Casis Bintara yang Jarinya Putus Dibegal