Besok, DPR Beber Kasus Vaksin Palsu

jpnn.com - JAKARTA - Penundaan pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan dalam RAPBN 2017 di Komisi IX DPR, bisa berdampak serius.

Kementerian yang dipimpin Nila F Moeloek itu terancam akan menggunakan pagu anggaran 2016.

"Anggaran akan ditunda sampai vaksin selesai. Ini kan hak rakyat. Kalau nggak bisa bahas sekarang anggaran ya mereka pakai pagu yang 2016," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena, usai rapat dengan Kemenkes dan BPOM di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (13/7).

Persoalan vaksin palsu, lanjut politikus PPP itu, bisa menghambat pembahasan anggaran Kementerian dan lembaga terkait. Sebab, mayoritas fraksi di komisi kesehatan itu menginginkan dituntaskan dulu masalah obat palsu.

Erma menyebutkan bahwa pada APBN 2016 DPR menyetujui alokasi Rp 1,2 triliun lebih untuk pengadaan vaksin dasar yang diproduksi Biofarma. Itu dana yang tidak sedikit untuk dipertanggungjawabkan.

Rencananya, Kemenkes akan mengungkap secara detil masalah vaksin palsu di DPR, besok Kamis (14/7), termasuk mengungkap nama-nama fasilitas kesehatan pengguna obat palsu.

"Makanya besok kita tidak hanya mendatangkan menkes tapi pihak bareskrim pun kita minta hadir. Ini isu sejak sebelum lebaran. Harusnya sudah bergerak jauh dan bisa diumumkan," tambahnya.(fat/jpnn)