BKKBN Sinergikan Program KB Pusat dengan Daerah

JAKARTA - Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menyinergikan program keluarga berencana (KB) pusat dengan daerah. Salah satunya dibutuhkan dukungan alokasi anggaran yang lebih besar dari APBD di seluruh kabupaten/kota.

 

Ketua BKKBN Sugiri Syarief mengeluhkan kurangnya dukungan komitmen daerah untuk merealisasikan program KB. Menurut Sugiri, sebanyak 85 persen kabupaten/kota memiliki program KB yang tidak sinergi dengan program pemerintah pusat. "Kebanyakan pemerintah sudah bisa memahami pentingnya KB. Tapi belum bisa mengimplementasikan dalam bentuk anggaran," ujarnya di Jakarta, Senin (4/10)

 

Kata Sugiri, peran lembaga legislative daerah sangat mempengaruhi implementasi program KB. Sebab hasil pantauan pemerintah pusat, lanjut Sugir, kabupaten/kota dan provinsi tidak pernah menganggarkan alokasi dana khusus untuk program KB. "Paling banyak Cuma tiga persen dari jumlah APBD saja," tuturnya.

 

Menurut dia, nilai itu tidak mampu mendukung seluruh program yang sudah disusun oleh pemerintah pusat. Padahal kata Sugiri, program KB sangat mempengaruhi pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) suatu daerah. "Angka kematian ibu bisa diturunkan, jumlah masyarakat miskin juga bisa dikurangi. Itu kalau program KB direalisasikan maksimal," tegasnya.