BKPM Harus Waspadai Masalah Keuangan CLFD

Sebelumnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Tamba P Hutapea menjelaskan lambatnya realisasi Tiongkok ini dikarenakan masih berlangsungnya perang dagang antara negara terbesar di Asia itu dengan Amerika Serikat.

"Ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh terhadap perlambatan pertumbuhan realisasi investasi kuartal kedua dibandingkan kuartal pertama 2018. Gejolak rupiah dan perang dagang AS-China telah berdampak pada perlambatan laju investasi,” jelas Tamba

Saat dimintai konfirmasi, Associate Director Industrial Development and Promotion CFLD, Shirley T Putri belum memberikan jawaban.

Indikasi masalah keuangan Induk perusahaan CFLD di Tiongkok dilaporkan Reuters terjadi sejak awal Februari 2018 bertepatan dengan merosotnya indeks pasar sektor industri properti Negeri Panda. Harga saham CFLD di bursa Shanghai mengalami penurunan signifikan dari RMB 45,93 per lembar saham di bulan Februari 2019 menjadi RMB 14,42 per lembar saham pada bulan November 2018.

Pada Juli 2018, Reuters memberitakan CFLD menjual 19,7 persen saham kepada Ping An Insurance Group untuk memperoleh dana segar guna pengembangan berbagai proyek investasi propertinya. Termasuk proyek di luar negeri. Ping An Insurance Group akhirnya setuju menggelontorkan USD 2 milyar.

Namun, dana segar dari Ping An Insurance Group belum terbukti mampu membantu CFLD untuk merealisasi sejumlah proyek propertinya di berbagai negara. Masih di Juli 2018, Pemerintah Daerah Haryana di India mengabarkan ketidakjelasan kelanjutan proyek yang digadang-gadang oleh CFLD. Padahal mereka telah menandatangani kesepakan dengan CFLD untuk proyek pengembangan kota mandiri dan kawasan industri berskala besar pada 2016 lalu.

Stagnansi serupa juga terjadi terhadap proyek CFLD di Mesir yang hingga saat ini belum berjalan. Padahal, Memorandum of Understanding (MoU) antara CFLD dengan pemerintah Mesir telah disbuat sejak tahun 2016.

Diketahui dari berbagai sumber bahwa belum lama ini CFLD melakukan penutupan kantor perwakilannya pemutusan hubungan kerja seluruh karyawan-karyawannya di Amerika, Brunei, Filipina, Mesir, India, Jepang, dan di sejumlah negara Eropa. (dil/jpnn)