BLSM Sarat Kepentingan Parpol

JAKARTA--Koordinator Nasional Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Transparansi BLSM Willy Kurniawan, menilai proses penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) syarat akan kepentingan partai politik tertentu. Karena, lanjut dia, beberapa partai politik besar di DPR meminta penyaluran BLSM melalui Kementerian Sosial.

Bahkan, kata dia lagi, sebagian parpol juga meminta penyaluran BLSM melalui kepala daerah masing-masing.  "Di situ ada proses negosiasi politiknya," kata Willy saat ditemui wartawan, di acara deklarasi Satgas Pengawasan BLSM, di Jakarta, Kamis (29/3).

Dijelaskan Willy, tarik menarik kepentingan tersebut terjadi dalam pembahasan BLSM di DPR. Hal itu terlihat dari fraksi yang menerima dan menolak kenaikan BBM dan fraksi yang lain menanyakan berapa besar bantuan tersebut.

"Jadi ada dua proses yang berbeda, tetapi ada keterkaitan. Ada korelasi positif dari pertentangan ini," ungkap dia.