BNP2TKI Anggap Pelatihan Ketenagakerjaan Tak Produktif, Kok Bisa?

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid mengkritik banyaknya lembaga pemerintahan yang mengurus keterampilan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Sayangnya, menurut Nusron, produknya tidak berorientasi pasar.

“Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing punya direktur jenderal dengan nomenklatur yang sangat mirip karena programnya pelatihan tenaga kerja. Masalahnya, produk pelatihan ketenagakerjaan di kedua kementerian itu tidak market review,” kata Nusron Wahid, saat diskusi Forum Legislasi tentang RUU Perlindungan TKI” di Press Room DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Di samping dua kementerian tersebut, menurut Nusron, masih ada lagi ratusan lembaga pelatihan informal yang diberikan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja.

“Saran saya, sebaiknya semua itu disatukan saja berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) biar anggarannya masuk ke 20 persen APBN untuk pendidikan,” kata Nusron.

Soal BNP2TKI dengan Kemenaker, ujar politikus Partai Golkar kubu Agung Laksono itu, dua-duanya milik pemerintah. “Kita serahkan saja kepada Presiden RI,” tegasnya.

Kalau akan dijadikan satu, Nusron menyarankan digabung saja seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas.

“Substansinya, sebagaimana yang pernah kami bicara dengan presiden, harus ada pemisahan institusi yang bertugas sebagai pengambil kebijakan dengan operasional. Keputusannya tetap pada Presiden,” katanya.(fas/jpnn)