BNP2TKI Punya Solusi Jika Moratorium Pengiriman TKI Dicabut

"Tapi ingat, satu saja nyawa manusia kan jadi geger. Beda kalau barang komputer misalnya. Kalau komputer dikirim 1.000 kemudian ada satu persen rusak dianggap tidak apa-apa dan itu dimaklumi. Tapi kalau nyawa manusia kan enggak bisa disamakan sama barang," imbuh Nusron.

Moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah mulanya diberlakukan secara terbatas pada 2012-2015. Namun, pada 2015, pemerintah Indonesia memperluas pemberlakuan moratorium pengiriman TKI hingga 19 negara di Timur Tengah.

Nusron menambahkan, fakta menunjukkan persoalan TKI tak lepas dari adanya supply dan demand. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya pengangguran di desa-desa segingga ada jumlah tenaga kerja yang melimpah.

Sedangkan lapangan kerja yang tersedia tak mampu menyerap seluruh tenaga kerja. Dari 2,8 juta angkatan kerja, yang terserap hanya 1,5 juta. “Sedangkan sisanya pengangguran,” tegasnya.

Menurut Nusron, kondisi itu berpotensi adanya mobilisasi 1,3 juta tenaga kerja untuk mencari penghidupan di luar negeri. “ Mereka ini yang pengangguran penuh yang tidak punya kerja sampingan maupun paruh waktu. Itulah sebabnya penempatan TKI ke timur tengah mau dibenahi," jelasnya.

Sedangkan dari sisi demand, sambungnya, Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya memang membutuhkan TKI dari Indonesia. Mereka tak mau buruh migran dari Filipina atau negara lainnya karena sudah merasa nyaman dengan TKI.

Selama ini TKI di Timur Tengah punya keunggulan. Yakni karena memiliki kultur dan agama yang sama.

Karena itu BNP2TKI berupaya mencari solusi jika kelak moratorium dicabut dan Indonesia kembali mengirim TKI ke Timur Tengah. Antara lain dengan mengubah format jam kerja dan pemberi kerja atau majikan.