BNPB: Indonesia Masih Rawan Tsunami

jpnn.com - JAKARTA - Peringatan tsunami yang dikeluarkan pemerintah atau instansi berwenang, tak jarang mendapat kritikan saat nyatanya tsunami itu tak jadi datang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) cukup sering menerima kritikan tersebut.
Juru Bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengakui, cukup sering BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) disalahkan. "Ketika ada peringatan dini tsunami, namun tsunami besar tidak datang sebagian dari kita sering menyalahkan sistem yang ada. Mengapa harus ada peringatan dini, hanya bikin panik saja?" kata Sutopo, Minggu (16/11).
Namun hal itu disebut Sutopo sudah biasa. "(Tapi) tidak mengapa, itu artinya mereka masih selamat dari tsunami," ungkap Sutopo.
Dijelaskannya, bencana tsunami pernah beberapa kali terjadi di Indonesia. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman tsunami. Dia membeberkan, tsunami di Flores pada 1992 menyebabkan 2150 orang tewas dan hilang. Begitu juga tsunami di Banyuwangi 1994 ada 238 orang tewas. Di Biak 1996 menyebabkan 60 orang tewas dan 134 orang hilang.
Mega tsunami di Aceh 2004 menyebabkan 283.000 orang tewas dan hilang, dan di Pangandaran 2006 ada 600 orang tewas. "Memang Indonesia rawan tsunami. Antara 1629-2014 ada 174 tsunami di Indonesia," kata Sutopo.
Dia menjelaskan, ada sekitar lima juta jiwa penduduk tinggal di daerah rawan sedang-tinggi dari tsunami. Menurutnya, waktu yang tersedia (golden time) untuk evakuasi hanya rata-rata 30 menit setelah gempa bumi. "Ini jika sumber gempanya lokal berada di sekitar Indonesia," ujar Sutopo.
Dengan waktu 30 menit itu, pasti terjadi kepanikan. "Itu berlaku universal," ungkap Sutopo lagi.
Tapi, ia melanjutkan, jika gempanya jauh seperti saat tsunami di Sendai Jepang 2011, waktunya bisa sekitar lima jam. "Di Jepang pun masyarakat juga panik," katanya.
JAKARTA - Peringatan tsunami yang dikeluarkan pemerintah atau instansi berwenang, tak jarang mendapat kritikan saat nyatanya tsunami itu tak jadi
- Bupati Sumedang Berharap Buruh Sejahtera dan Turut Menggerakkan Ekonomi di Indonesia
- Tampilan Kartu Ujian PPPK Tahap 2 Terbaru, Yang Belum Silakan Cetak Lagi
- Sidang Gugatan Pedagang Ayam vs BRI Ditunda Lagi, Haris Azhar Kritik Ketidaksiapan Bank
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- Ratusan Honorer Resmi jadi PPPK, 4 Hal Penting yang Harus Dilakukan