BNPP Indentifikasi 8 Persoalan di Perbatasan
Senin, 13 Desember 2010 – 18:40 WIB
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu merincikan, total anggaran di 29 kementrian/lembaga yang digunakan untuk membiayai program di perbatasan sebesar Rp 4,1 triliun. Dari angka itu, sebut Gamawan, anggaran paling besar berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum yaitu mencapai 3,1 trilyun, sementara dari Kementrian Kesehatan anggaran yang disiapkan sebesar Rp 605 miliar.
Selanjutnya Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran Rp 290 miliar, disusul dari Kementrian Koperasi dan UKM Rp 92 miliar, Kementerian Hukum dan HAM Rp 62 miliar untuk pembenahan keimigrasian, Kementrian Komunikasi dan Informasi Rp 42 miliar, serta Kementrian Kelautan Rp 2,5 miliar.
Selain program perbaikan infrastruktur dan kesejahteraan, pemerintah juga membuka kemungkinan pembentukan daerah otonom baru di wilayah perbatasan. "Kalau di perbatasan dirasa perlu dibentuk kabupaten baru, demi negara tak harus usulan dari bawah. Pusat bisa berinisiatif membentuk kabupaten," ucap Gamawan.(ara/sam/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah mencatat 8 persoalan utama terkait masalah perbatasan dengan negara lain. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Nasional Pengelola
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 5 Berita Terpopuler: Penting! Info Pendaftaran CPNS 2024 & PPPK, Jadwalnya Juga Sudah Keluar
- Kemenhub Memfasilitasi Kepulangan Jenazah ABK Kapal MV Hompu 1
- Masjid JIEP Jayakarta Bakal Jadi yang Terbesar di Jakarta Timur
- Sampah Jakarta 8.200 Ton, DPRD Usulkan Tiru Singapura
- Kabar Terbaru dari Kapolres Metro Jakarta Utara Soal Kasus Kematian Taruna STIP Marunda
- Ketum MUI dan LDII Yakini Kebebasan Beragama Adalah Identitas Bangsa