Bobby Nasution Berkoordinasi dengan KPK, Soal Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengungkapkan bahwa dirinya diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas koordinasi dan kolaborasi antara lembaga antirasuah, pemerintah daerah, dan DPRD.

Pertemuan tersebut digelar di Gedung KPK dengan melibatkan perwakilan dari delapan daerah, termasuk Provinsi Sumut dan tujuh kabupaten/kota.

"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD. Jadi tadi kami diundang ada 8 daerah, termasuk provinsi dan 7 kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, 8 daerah," ujar Bobby Nasution, seusai pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis dibahas, termasuk penegakan hukum, pencegahan korupsi, serta sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan anggaran dan optimalisasi pendapatan.

"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," jelasnya.

Selain itu, Bobby juga menyebutkan pembahasan terkait peningkatan kualitas pekerja migran asal Sumut. Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan koordinasi untuk menyiapkan pelatihan khusus sesuai kebutuhan negara tujuan.

"Itu juga menjadi bahas. Kemarin Pak Menteri Pekerja Migran datang ke Kota Medan itu kita bahas. Kita akan membuat suatu pelatihan khusus, diperuntukkan untuk negara-negara tujuan. Nanti mulai dari negaranya, nanti akan dipilih negaranya, kualifikasinya seperti apa. Kami diminta untuk menyiapkan bangunan dan lahannya," ucap Bobby.

Ketika ditanya mengenai potensi korupsi di Sumut, Bobby menyatakan bahwa pembahasan mencakup seluruh aspek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. "Ya, dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," katanya. (tan/jpnn)