Bongkar Korupsi Dapen Bukti Komitmen Erick Thohir Melindungi Hak Pensiunan
jpnn.com, JAKARTA - Gebrakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang membongkar kasus korupsi di tubuh dana pensiun (dapen) BUMN menuai respons positif dari masyarakat.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan publik memahami kekhawatiran para pensiunan yang terancam tidak bisa mendapatkan haknya setelah tak lagi bekerja.
"Penyelewangan dan korupsi bisa membuat masa pensiun mereka tidak terjamin. Maka langkah Pak Erick menurut saya patut didukung," ujar Huda di Jakarta, Kamis (5/10).
Huda menilai langkah pria yang disebut-sebut sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) itu dalam memberantas korupsi dan membongkar penyelewangan dana masyarakat menjadi hal yang sangat positif dalam transformasi BUMN.
Huda menyampaikan keterlibatan berbagai pihak, seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan mendorong percepatan pengungkapan kasus tersebut.
"Dana pensiun BUMN itu, kan, dana pegawai yang harus dilindungi juga agar ketika pensiun, pegawai tersebut bisa hidup dengan sejahtera atau minimal tercukupi," ucap Huda.
Selain penegakan hukum, Huda juga mengapresiasi langkah Erick yang membenahi sistem manajemen pengelolaan Dapen BUMN.
Huda sepakat dengan Erick yang tidak ingin dana para pensiun dijadikan jaminan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya melalui instrumen investasi yang berisiko tinggi.
Gebrakan Menteri BUMN Erick Thohir yang membongkar kasus korupsi di tubuh dana pensiun (dapen) BUMN menuai respons positif dari masyarakat.
- Atasi Dualisme OKP, Menpora Erick Thohir Terbitkan Aturan Baru Menjelang Hari Sumpah Pemuda
- Gejolak di Timur Tengah Mengancam Piala Asia 2027, Erick Thohir Buka Suara
- PSSI Mulai Petakan Kebutuhan Timnas Indonesia Demi Menembus Piala Dunia 2030
- Erick Thohir Beri Peringatan Keras, Klub Bisa Kena Pengurangan Poin Akibat Ulah Suporter
- Timnas Indonesia vs Yordania, Erick Thohir Ungkap Permintaan John Herdman
- IPR: Febrie Adriansyah Dituntut Maksimal, Kejaksaan Pulihkan Kepercayaan Publik
JPNN.com




