Boni Hargens Minta KPK Investigasi Penggunaan Anggaran di Dinkes Manggarai

Dia menegaskan layanan kesehatan adalah salah satu sektor paling fundamental untuk mengukur kehadiran/ketidakhadiran negara dalam melayani masyarakat.
“Pemerintahan Jokowi mempunyai komitmen moral dan politik yang kuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan dalam rangka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi tanpa dukungan pemerintah lokal, hal itu mustahil terwujud,” tegasnya.
Pada Selasa, 4 Juni Boni sempat mengungkap di media sosial Facebook kekecewaannya terkait pelayanan di RSUD Ben Mboi Ruteng, di mana salah satu keluarganya yang digigit ular berbisa dan berobat ke rumah sakit itu diminta oleh pihak rumah sakit untuk mencari sendiri obat ke rumah sakit swasta di Labuan Bajo.
Boni dalam unggahannya mengatakan, “kalau tersengat ular, segera ke Labuan Bajo sebelum celaka karena trombosit yang makin menurun akibat racun ular.”
Boni menyatakan, seharusnya pemerintah tidak main-main dengan urusan layanan kesehatan.
“Selain kemiskinan, rendahnya mutu pelayanan kesehatan merupakan isu besar yang menghambat pembangunan manusia di Manggarai, khususnya, dan NTT umumnya,” tegasnya.
“Semoga kasus ini mendapat perhatian dari institusi KPK sebagai pranata demokrasi yang menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih,” tambahnya.(fri/jpnn)
Akademisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Boni Hargens mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginvestigasi penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.
Redaktur & Reporter : Friederich
- MAKI Dorong KPK Usut Dugaan Korupsi Kredit Macet di BPD Kaltim-Kaltara
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- KPK Periksa Direktur PT Waruwu Yulia Lauruc Terkait Kasus Pengadaan Karet di Kementan
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- KPK Ingatkan Guru & Dosen: Gratifikasi Bukan Rezeki
- KPK Periksa Mantan Direktur LPEI Terkait Kasus Korupsi Fasilitas Kredit