BP Migas Dituding Pemburu Rente

Keinginan Pertamina itu, lanjutnya, sesuai dengan tekad pemerintah yang telah mencanangkan untuk membesarkan Pertamina setara dengan Petronas. Sementara kecenderuangan Menteri ESDM dan BPMigas tidak memberikan peluang untuk Pertamina secara penuh.

"BP Migas dan Menteri ESDM bisa mengabaikan kepentingan strategis Kodeco. Lalu, mengapa pula BP Migas dan Menteri ESDM justru lebih mengutamakan kepentingan asing Kodeco dan CNOOC? Kewenangan yang dimiliki mestinya harus memihak pada National Oil Company kalau tidak ingin dicap sebagai antek asing!," tegas mantan anggota DPD itu.

Terkait pernyataan Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Investasi dan Produksi, Kardaya Warnika bahwa Pertamina meminta PI 60 persen, menurut Marwan itu adalah kebohongan publik sekaligus pemaksaan. Alasannya, katanya, secara resmi melalui surat No.475/C00000/2010/S0 tanggal 4 Mei 2010, Pertamina mengajukan permintaan untuk memiliki 100 persen saham dan menjadi operator di Blok WMO. "Jadi, Pertamina tidak pernah meminta 60 persen IP," tegasnya.

Hingga April 2011, sikap resmi Pertamina masih konsisten dengan surat resmi Pertamina tanggal 4 Mei 2010. "Kardaya dapat dituntut karena telah mendistorsi serta membangun opini publik yang keliru dan menyebar kebohongan dalam rangka mengamankan kepentingan asing," ujar Marwan.