BPK Desak Desentralisasi UN SMA/SMP
Sentralisasi Malah Bikin Biaya Bengkak
Kamis, 25 April 2013 – 18:40 WIB
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merekomendasikan penggandaan naskah Ujian Nasional (UN) ke depan kembali desentralisasi, tidak lagi terpusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Alasannya, selain keterlambatan pendistribusian juga efisiensi anggaran.
Anggota BPK RI Rizal Djalil mengatakan, terjadi perbedaan yang cukup besar jika penggandaan naskah UN dilakukan oleh daerah dengan provinsi. "Jika proses mencetak naskah UN dilakukan di daerah-daerah, kisruh distribusi lembar UN seperti saat ini akan bisa diminimalisir," katanya.
Baca Juga:
Sebagai pembanding, Rizal memaparkan data anggaran UN 2013 tingkat SD yang diselenggarakan oleh provinsi dengan UN SMA/SMP oleh pusat. Misalnya untuk biaya penggandaan dan distribusi naskah UN SMA/SMP mencapai 58 persen, sedangkan SD hanya 42 persen.
Yang lebih boros lagi adalah biaya pengawasan UN SMA/SMP yang mencapai 91 persen atau senilai Rp 98.031.021.000. Sedangkan di tingkat SD hanya 9 persen atau Rp 9.587.493.000.
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merekomendasikan penggandaan naskah Ujian Nasional (UN) ke depan kembali desentralisasi, tidak lagi terpusat
BERITA TERKAIT
- Dukung Kualitas Pendidikan, Pegadaian Peduli Transformasi Sekolah di Bengkulu
- BAZNAS Adakan Program TOT Pengajar Al-Qur'an Isyarat
- Penjelasan Kemendikbudristek soal UKT Mahal, Jangan Gagal Paham
- Jadi PTS Terbaik se-Indonesia, Atma Jaya Jakarta Raih Kategori Lulusan Mudah dapat Kerja
- Promosi Doktor Universitas Trisakti, Ira Sudjono Raih Predikat Cum Laude
- Cheeky Peeky Playhouse Tawarkan Kurikulum Reggio Emilia Bagi Anak Usia Dini