BPK: Sistem Keuangan Negara Tak Membaik

Masih menurut Anwar, keempat, adanya 'rekening liar' yang belum terekonsiliasi dalam suatu Treasury Single Account. Kesalahan pembukuan masih terjadi, seperti kesalahan pembebanan pengakuan pendapatan PBB migas dan panas bumi atas Kontraktor Kontrak Kerjasama sebesar Rp 5,33 triliun. "Kelima, inventarisasi aset negara di berbagai instansi pemerintahan berjalan sangat lambat dan penilaiannya belum seragam," lanjut Anwar.

Permasalahan keenam, adalah belum adanya program untuk menyatukan sistem teknologi informasi pemerintah. Ketujuh, belum ada program mendasar untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia pemerintah dalam bidang pembukuan dan akutansi. Kemudian yang kedelapan, belum ada program mendasar untuk memberdayakan Inspektur Jenderal/Satuan Pengendalian Intern dan Bawasda dalam peningkatan mutu penyusunan laporan keuangan maupun pemberantasan korupsi, serta yang kesembilan, peranan BPKP tetap tidak jelas dalam pembangunan sistem akutansi pemerintah maupun dalam pemberdayaan pengawasan internal pemerintah. (fas/JPNN)