BPN Prabowo Yakin Banget Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Bermasalah

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno (BPN Prabowo – Sandi) Harriyadin Mahardika menyoroti perencanaan pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo. Menurut dia, ada persoalan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di era presiden yang beken Jokowi itu.
Harriyadin mencontohkan perencanaan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Dia menilai perencanaan proyek energi itu didasari asumsi pertumbuhan ekonomi 7 persen.
Namun, kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target karena cuma di angka 5 persen. “Perencanaan pembangkit listrik 35 ribu megawatt jadi direvisi,” kata Harriyadin dalam diskusi bertajuk Debat Kedua, Pembuktian Kualitas Capres di Jakarta, Minggu (16/2).
Baca juga: Anggap Jokowi Negarawan, Prabowo Tak Khawatirkan Pertanyaan Singkatan
Dia menduga ada hal yang terlewatkan ketika Presiden Jokowi bersama Bappenas menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dengan mematok target pertumbuhan ekonomi 7 persen. Ketika capaian meleset dari target, maka patokan pun direvisi.
“Ketika patokan itu dianggap sesuatu yang ringan tanpa ada dasar, berefek ke belakang. Jadi di RPMJM tujuh persen itu bagian yang diturunkan,” jelasnya.
Harriyadin menambahkan, narasi Prabowo – Sandi belakangan ini juga menyoroti tindakan melompati kaidah terkait kajian atau studi kelayakan dari infrastruktur yang dibangun. Sebagai contoh adalah light rail transit atau LRT di Palembang, Sumatera Selatan.
Menurut dia, kajian menyatakan LRT tak feasible untuk dibangun di ibu kota Sumsel itu. “Kenapa harus dibangun? Ini belum lagi persoalan kereta bandara yang sepi dan lainnya,” ungkapnya.
Harriyadin Mahardika dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto – Sandiaga Uno (BPN Prabowo – Sandi) menyatakan, ada persoalan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi.
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Golkar Jabar Ganti 2 Ketua DPD Kota/Kabupaten, Dinilai Abaikan Amanah Bahlil
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu