Buang Saja Isu SARA ke Kali Ciliwung
jpnn.com - JAKARTA - Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terus bergulir seiring kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Padahal, banyak kalangan menganggap isu SARA tak relevan dalam kontestasi pilkada.
Menurut pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, penggunaan isu SARA jelas menodai Pancasila. ”Isu SARA yang dipompakan ke benak publik sudah tidak relevan dan harus segera dibuang ke Sungai Ciliwung," ujarnya di Jakarta, Senin (31/10).
Direktur eEksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu menambahkan, saat ini yang dibutuhkan adalah gagasan untuk membuat ibu kota lebih maju. Karena itu, katanya, para pasangan calon gubernur harus menambah daya jelajah dan eksplorasi tentang keunggulan visi, misi, serta program dan prestasi yang sudah dilakukan untuk disajikan ke publik.
Staf pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu menegaskan, adu ide jauh lebih penting ketimbang mengangkat persoalan SARA. "Saya kira adu gagasan dan program jauh lebih rasional dan sangat efektif merebut magnet ektoral masyarakat dan menguasai ruang panggung opini publik dari pada berselancar dengan isu SARA," ujar Pangi.
Selain itu, Pangi juga mengimbau masyarakat menyaring seluruh informasi yang diterima dari berbagai sumber. Pasalnya, belum tentu informasi yang diterima valid ataupun sesuai kenyataan.
"Jadi istilahnya, harus memasang baju antipeluru. Ketika pesan negatif ditembakkan, memantul kembali pada yang sudah mengembuskan isu tersebut," ujar pria yang akrab dipanggil Ipang ini.(gir/jpnn)
JAKARTA - Isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) terus bergulir seiring kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Padahal, banyak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026