Buka Wacana Pimpinan KPK Jadi Jaksa saat Boediono Bersaksi

jpnn.com - JAKARTA - Beberapa pihak memprediksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan sungkan bertanya pada Wapres Boediono saat bersaksi dalam sidang skandal Century pada Jumat, (7/5) nanti. Namun kekhawatiran itu buru-buru ditepis oleh Juru Bicara KPK Johan Budi. Menurut Johan, pimpinan KPK sudah berpesan pada jaksa agar menjalankan tugasnya dalam sidang seperti biasa.
"Jadi perintah pimpinan KPK setelah dilakukan koordinasi, bahwa sidang ini sama dengan sidang-sidang yang lain. Jadi sama saja. Tidak ada yang membedakannya," ujar Johan dalam jumpa pers di kantornya, Rabu.
Beberapa pihak pun mendesak agar pimpinan KPK menjadi jaksa penuntut umum agar lebih mengusai jalannya persidangan. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang tentang KPK Nomor 30 tahun 2002.
Johan pun menyambut baik wacana itu. Namun, kata dia, sejauh ini belum ada pembicaraan di internal KPK terkait pergantian jaksa tersebut. "Ini usul yang baik akan saya sampaikan usul ini kepada pimpinan karena dalam UU KPK, pimpinan bisa jadi penyidik dan penuntut," kata Johan.
Pada sidang kali ini, Johan juga belum dapat memastikan apakah pimpinan KPK akan hadir untuk menyaksikannya secara langsung.
Selama ini, pimpinan KPK kerap hadir jika ada saksi penting dihadirkan dalam persidangan. Tercatat, Abraham Samad, Busyro Muqoddas, dan Bambang Widjojanto, pernah duduk di bangku hadirin saat sidang atas terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Bahkan, Bambang Widjojanto kerap datang kala kejadian menarik terjadi di persidangan. Seperti, saat salah satu saksi di kasus Djoko mencabut BAP dan menuding ditekan penyidik.
"Sampai hari ini, belum ada informasi yang menyebut pimpinan akan hadir," tandas Johan. (flo/jpnn)
JAKARTA - Beberapa pihak memprediksi Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan sungkan bertanya pada Wapres Boediono saat bersaksi dalam sidang skandal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Sebut Orang Indonesia Harus Tinggalkan Mental 'Kumaha Engke'
- Kecam Aksi Pedemo Sandera Polisi Saat May Day, IPW: Seharusnya Diusir bukan Disandera
- Letjen Kunto Batal Dimutasi, Legislator: TNI Mudah Digoyah Urusan Politik
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, Daftar Nama Keluar
- Ketua Forum Honorer Bersuara Lantang, Menolak jadi PPPK Paruh Waktu
- BSKDN Kemendagri & Taspen Life Teken Komitmen Perlindungan Sosial bagi ASN