Bukan Karena Sultan Warga Beringin

Kemendagri : Maju Pilkada, Sultan Tak Perlu Dukungan Parpol

Bukan Karena Sultan Warga Beringin
RUU DIY : Anggota Komisi II DPR RI, Agun Ginanjar (kanan) bersama anggota Tim Kerja RUU Daerah Istimewa Yogyakarta DPD RI, Aliman Sori (tengah) dan Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro (kiri), saat Dialektika Demokrasi, Jumat (3/12) di ruang press room DPR, di Jakarta. Diskusi bertema Yogyakarta Antara Monarki Dan Demokrasi.Foto: Mustafa Ramli/Jawa Pos
JAKARTA - Golkar termasuk kubu pendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta. Namun, Golkar tak mau bila dukungannya tersebut dikaitkan dengan fakta politik bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan kader senior beringin. Bahkan, sempat menjadi anggota Dewan Penasehat DPP Golkar di era Jusuf Kalla.

"Sultan di Golkar, nggak ada urusannya," kata politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi RUU Keistimewaan Jogjakarta : Antara Monarki dan Demokrasi di Gedung DPR, kemarin (3/12). Dia juga menolak pandangan yang menyebut Sultan sebaiknya tidak berpolitik praktis. "Nggak ada urusannya, karena kuning (Golkar, Red) terus dipakai kepentingan politik kita," imbuh Agun.

Menurut dia, seluruh fraksi di DPR sebenarnya setuju dengan penetapan, termasuk Partai Demokrat. Tapi, tidak demikian halnya dengan pemerintahan, khususnya presiden. Agun menduga ada motif politik pribadi dari sikap presiden.

"Ada apa dengan SBY, kok ngotot amat sih. Apa memang karena Sultan sudah di Nasdem (Nasional Demokrat, Red), juga berkeinginan menjadi presiden dan tidak mungkin pakai baju Demokrat. Apa ada pesan "pesan  lain, misalnya tuntutan demokrasi dari luar (asing, Red) bahwa itulah yang terbaik," sindir anggota Komisi II DPR, itu.

JAKARTA - Golkar termasuk kubu pendukung penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur Jogjakarta. Namun, Golkar tak mau bila dukungannya tersebut dikaitkan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News