Bupati Sukoharjo Pimpin Unjuk Rasa Pelajar, Ternyata Ini Sebabnya...

jpnn.com - SUKOHARJO – Ada yang berbeda di kawasan Bundaran Adipura di Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/3). Di lokasi itu, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya memimpin aksi unjuk rasa para pelajar sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

Salam ansi itu, Wardoyo berama 16 ribu pelajar menyuarakan penolakan atas rencana pengelolaan SMA/SMK oleh pemerintah provinsi. Gelombang massa pelajar sudah terlihat sebelum pukul 08.00.

Sebagaimana diberitakan Jawa Pos Radar Solo, mereka datang ke lokasi yang tak jauh dari rumah dinas bupati itu dengan membawa beragam pamflet. Antara lain bertuliskan Rumangsamu Penak (memangnga enak, red), Kabupaten Wae Rasah Repot-Repot (kabupaten saja, tidak usah repot-repot), Kebacut Penak Melu Bupati (terlanjur enak ikut bupati, red) dan sebagainya.

Semakin siang, massa bertambah banyak. Sekitar pukul 09.00, Bupati Wardoyo terlihat merangsek ke kerumunan untuk berorasi.

”Kami telah memberikan pendidikan gratis. Tapi bila pendidikan SMA/SMK diambilalih provinsi, apakah pendidikan gratis ini akan berjalan terus?” teriaknya.

Menurut Wardoyo, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ikut mengatur pengelolaan SMA/SMK di tangan pemerintah provinsi jelas kurang berpihak kepada daerah. Sebab, kewenangan daerah di bidang pendidikan berkurang.

Ia menegaskan, selama ini Pemkab Sukoharjo telah memiliki program pendidikan gratis 12 tahun untuk pendidikan dasar sampai menengah dan atas. Selain itu, UU Pemda yang baru itu juga dituding tidak sejalan dengan semangat reformasi otonomi daerah.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sukoharjo Bambang Sutrisno khawatir bila pengelolaan SMA/SMK diambilalih provinsi maka program pendidikan gratis 12 tahun menjadi tidak jelas. ”Selama ini program itu sudah berjalan,” katanya.