Burhanuddin Muhtadi: Tak Ada Demokrasi tanpa Parpol, Publik Jangan Nyinyir Orang Baik Masuk Partai

Burhanuddin Muhtadi: Tak Ada Demokrasi tanpa Parpol, Publik Jangan Nyinyir Orang Baik Masuk Partai
Pakar politik dari Indikator Politik Dr. Burhanuddin Muhtadi menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pelembagaan partai politik di tanah air dalam Seminar Nasional bertema “Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional” yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Pascasarjana UI di Hotel Savoy Homann, Bandung, Kamis (26/1). Foto: Source for JPNN.com.

Golkar atau PPP yang mengalami perpecahan misalnya, kebetulan model genetiknya bukan partai karismatik dan tidak memiliki pemimpin yang punya magical ability atau powerful aura.

“Masalah kedua adalah ketersediaan sumber daya, terutama pembiayaan partai, baik dari sisi kebutuhan operasional partai atau party finance, maupun pemilu atau campaign finance. 

"Deinstitusionalisasi partai yang melahirkan konflik banyak disebabkan oleh perebutan sumberdaya,” urai Buthanuddin Muhtadi.

Terakhir adalah masalah faksionalisasi. Ada tiga tipologinya, yakni faksi yang terbentuk atas dasar kesamaan cara pandang dalam merespons isu-isu politik, yang biasanya tak berusia panjang dan bersifat insidental dan informal. 

Kedua, faksi yang terbentuk relasi patronase politik, yang dipengaruhi faktor karisma tokoh-tokoh sebagai patron, dan pengurus partai lainnya sebagai klien.

Ketiga, faksi yang terbentuk secara formal dan terorganisasi, seperti kasus Italia dan Jepang. Eksistensi faksi dalam konteks ini diakui dalam AD/ART.

Burhanuddin memberi penjelasan panjang bahwa kondisi pelembagaan partai itu terjadi di tengah situasi bahwa tidak ada demokrasi tanpa ada parpol.

“Sebab no democracy without political party. Tak ada resep demorkasi tanpa parpol. Maka bila mau memperbaiki demokrasi, kuncinya adalah bikin parpol jadi lebih baik," ujarnya.

Burhanuddin Muhtadi menegaskan tidak ada demokrasi tanpa parpol. Publik sebaiknya tidak nyinyir ketika orang baik masuk partai.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News