Buruh Kerja Paksa, Curiga Ada Sindikat Perbudakan

Politisi Partai Golkar ini juga menilai Kemnakertrans perlu memerketat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang sebelumnya pernah dicabut izin operasinya. Dengan demikian, tidak terjadi praktik-praktik penyalahgunaan tenaga kerja di tempat-tempat ilegal tersebut.

"Kemnakertrans pun harus dapat mempertanggungjawabkan kenaikan anggaran pengawasan baik dalam merekrut pengawas-pengawas baru maupun dalam konteks kenaikan anggaran biaya operasional pengawasan," katanya.(gir/jpnn)