Cacat Hukum, BPKP Harus Batalkan Hasil Auditnya

Pihaknya telah menyarankan kepada Indar Atmanto dan manajemen IM2 untuk segera melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kasasi (PK) ke Mahkamah Agung. Upaya PK ini merupakan langkah hukum yang paling fair.

“Majelis hakim nanti akan mereview ulang, meninjau kembali semuanya. Apalagi dengan dicabutnya LHPKKN dari Tim BPKP tentunya akan mengubah pertimbangan majelis hakim,” ujarnya.

“Pastinya putusan TUN ini akan menjadi materi pokok dalam upaya menegakkan hak konstitusional Indar Atmanto," imbuhnya lagi.

Untuk mendorong upaya ini, pihaknya akan segera mengirimkan surat ke pihak-pihak terkait termasuk Presiden Joko Widodo, BPKP dan Kejaksaan Agung setelah salinan putusan kasasi dari MA turun.

Tujuannya agar Presiden memberikan perhatian khusus terhadap kasus Indar dan Indosat serta memberikan teguran secara langsung kepada BPKP yang tidak segera mencabut hasil auditnya yang dinilai cacat kewenangan oleh MA.

Surat tersebut untuk mengingatkan pimpinan BPKP agar segera mencabut hasil audit atas Indosat dan IM2.

Ini berdasarkan putusan kasasi MA yang juga membuktikan bahwa surat Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi terkait LHPKKN atas kasus dugaan tipikor dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh Indosat dan IM2 dinyatakan tidak sah, dan cacat hukum. MA juga memerintahkan agar BPKP mencabut surat tersebut karena melanggar ketentuan hukum tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah.

Erick Paat mengingatkan agar BPKP mematuhi putusan kasasi MA tersebut. “Kalau alasannya belum inkrach, sekarang kan sudah inkrach. Itu yang akan kita dorong ke Presiden Jokowi agar menertibkan bawahannya. BPKP kan langsung dibawah presiden, mestinya tunduk,” pungkasnya. (sam/jpnn)