Cibir Langkah SBY Kumpulkan Ketua Lembaga Tinggi Negara

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sejumlah ketua lembaga tinggi negara pasca-penangkapan atas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar oleh KPK beberapa waktu lalu tidak ada dasar konstitusinya. Sebab, pertemuan itu bukan forum untuk pengambilan keputusan.

“Itu hanya sekedar forum saja, tidak ada dasar hukumnya. Kalau tidak suka dengan ketua-ketua lembaga, ya bisa saja nanti yang diundang hanya wakil-wakil ketua lembaga negara,” kata Hajriyanto dalam diskusi “Perlukah Pemisahan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan” di press room DPR, Senayan Jakarta, Rabu (9/10).

Dalam pertemuan itu, kata politisi Partai Golkar itu, sulit membedakan SBY selaku Kepala Negara atau sebagai Kepala Pemerintahan. Sebab, kedua jabatan itu sulit untuk dipisahkan dalam sistem presidensil.

“Padahal sebutan Kepala Negara dalam konstitusi sudah tidak ada lagi. Ini hanya permainan politik saja,” tegasnya.

Menurut Hajriyanto, sebutan Kepala Negara hanyalah alat untuk menampung kewibawaan. “Kita inikan bangsa yang abu-abu, istilah Kepala Negara lebih bersifat simbolis atau lambang. Karena itu diperlukan seseorang yang sangat berwibawa dan tidak boleh dikritik siapapun,” tegasnya.

Dijelaskannya, secara de facto saat ini Presiden SBY sebagai Kepala Negara. Namun secara de jure, hal ini tidak ada sama sekali. “Intinya, terkesan suka-suka saja,” tegasnya.

Dalam acara yang sama, Pimpinan Kelompok DPD di MPR, Mahany Victor Polypua, menilai Presiden SBY terlihat gugup saat mengeluarkan wacana akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatasi persoalan di MK. “Padahal, kalau mau sebaiknya amandemen saja UUD 1945, toh itu bukan persoalan yang tabu,” ujarnya. (fas/jpnn)