Curiga SBY Menguji Peta Politik dengan Wacanakan Perppu

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sedang berpolitik di tengah wacana penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang rekruitmen dan pengawasan Mahkamah Konstitusi (MK). Penilaian ini datang dari pakar hukum tata negara, Margarito Kamis dalam di Jakarta, Rabu (9/10).

Menurutnya, SBY justru sedang menguji peta politik dengan melontarkan rencana penerbitan Perppu. "Jangan-jangan Presiden sedang melakukan tes, melihat bagaimana respon kita atas Perppu itu. Kalau kita adem ayem,  diterbitkan. Kalau menolak bisa saja tidak jadi dengan mengatakan pertimbangan ini itu. Kalau benar, jelas Presiden bermain politik, itu logis," kata Margarito.

Namun demikian, dia menilai belum saatnya Perppu diterbitkan. Margarito justru membuat analogi dengan mengikuti jalan pikiran Presiden. Jika Perppu diterbitkan karena adanya degradasi kepercayaan publik terhadap MK, seharusnya Presiden juga menerbitkan Perppu untuk lembaga lain.

Diakuinya, Perppu memang hak bersyarat Presiden. Namun, Margarito mempertanyakan kondisi kegentingan yang memaksa sehingga perlu diterbitkan Perppu pasca-penangkapan atas Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar. 

"Apakah betul-betul negara tidak dapat dilaksanakan karena situasi tata negara yang abnormal? Tiga hal inilah yang menentukan bahwa situasi genting untuk menerbitkan Perppu. Tapi saya rasa ketiga hal ini tidak terjadi. Makanya saya tidak setuju," jelasnya.(fat/jpnn)