Dampak Sosial RUU Pilkada Akan Tinggi
Sementara itu, Kadivhumas Mabes Polri Irjen Ronny F. Sompie menyatakan, Polri merupakan alat negara yang salah satu tugasnya mengamankan kebijakan negara. Karena itu, pihaknya tentu sudah siap mengantisipasi dampak RUU pilkada di masyarakat, apa pun keputusannya. "Polri tidak ikut campur dalam keputusan politik. Tugas kami mengamankan situasi agar tetap kondusif," ujarnya.
Sebagai contoh, Polri selama ini beberapa kali mengamankan aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan RUU tersebut di berbagai wilayah. "Selama rencana unjuk rasa itu diberitahukan terlebih dahulu kepada kami, lalu dilakukan dengan tertib, Polri akan mengawal dan melayani," lanjutnya.
Karena itu, pihaknya juga enggan mengomentari tarik ulur yang saat ini terjadi di parlemen maupun rencana-rencana pemerintah terkait RUU tersebut. Sebelumnya Kapolri Jenderal Sutarman juga menolak berkomentar soal sistem pilkada mana yang lebih baik antara langsung dan tidak langsung. "Semuanya sama-sama rawan dari sisi keamanan," ucapnya pendek. (idr/byu/c9/kim)
JAKARTA - Kegetolan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU pilkada) dengan berbagai
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- IGN Selenggarakan Simulasi Sidang PBB yang Diikuti Anak Muda dari Seluruh Dunia
- Alvin Lim: Penetapan Panji Gumilang Sebagai Tersangka TPPU Banyak Melanggar Hukum
- Analisis Reza soal Brigadir RA Bunuh Diri: Ada Pihak Lain yang Harus Diuber Polisi
- Polri Pastikan Pelat Dinas ZZ Tetap Ikuti Aturan Ganjil Genap
- Tinjau Panen Jagung Bersama Mentan di Sumbawa, Jokowi: Semua Pihak Ambil Langkah
- Puspom TNI dan Propam Polri Menggelar Rapat, Pelat Dinas hingga Bentrok Jadi Sorotan