Dana Pendidikan Rp 400 Triliun tapi Sekolah Masih Mahal
Selain itu Indra mengkritisi dunia pendidikan yang banyak terjamah urusan politik. Contohnya kepala dinas pendidikan di daerah diduduki oleh pejabat yang tidak berlatar belakang pendidikan.
’’Karena tim sukses, didudukkan sebagai kepala dinas pendidikan. Padahal tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan,’’ tuturnya.
Rencana pemerintah mengangkat guru honorer juga cenderung beraroma politik. Bisa dikaitkan dalam rangka mencari dukungan jelang pemilihan Presiden 2019 nanti.
Dia menjelaskan hasil evaluasi dari Kemendikbud, kualitas guru honorer saat ini belum bagus. Sehingga tidak bisa dipaksakan untuk diangkat menjadi guru honorer.
Indra berharap pemerintah segera menetapkan cetak biru arah pembangunan pendidikan nasional.
Sehingga meskipun ada pergantian rezim presiden, menteri pendidikan, gubernur, bupati, dan walikota, tetap sesuai arah yang sudah ditetapkan.
’’Seperti membangun rumah, kalau ada desainnya, siapa pun tukangnya akan sesuai dengan yang direncanakan,’’ jelasnya. (jun/wan/lyn)
Meski dana pendidikan mendapat alokasi 20 persen APBN atau sekitar Rp 400 triliun, namun belum memberikan dampak signifikan pada mutu pendidikan.
Redaktur & Reporter : Soetomo
- Meningkatkan Mutu Pendidikan, Pemkab Puncak Gandeng Unipa
- Ini Alasan Pemerintah Membuka Opsi Menyetop Kucuran Dana untuk LPDP
- Santri Dukung Ganjar Berupaya Tingkatkan Mutu Pendidikan Ponpes di Kampar
- Ternyata Ini Alasan Kemendikbudristek Terbitkan Permendikbudristek 53 Tahun 2023, Jangan Salah Kaprah
- Soroti Mutu Pendidikan Indonesia, Ketum PGRI Pakai Frasa 'Gawat Darurat'
- Gus Jazil Berharap Santri Terus Mengembangkan Diri Sesuai Kemajuan Zaman