Dari Dulu Muhammadiyah Setuju Pemilu Serentak

jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, setuju Pilpres dan Pemilu legislatif digelar secara serentak sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas Judicial Review UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dikatakannya, penyelenggaraan Pemilu Pilpres serentak sudah pernah dibahas panjang lebar dan mendalam oleh Muhammadiyah. Itu karena Muhammadiyah memandang perlu adanya konsolidasi demokrasi yang telah bergulir sejak era reformasi agar sistem politik nasional tertata kembali.

"Demokrasi yang sudah kita pilih sejak era reformasi ini tak bisa diarahkan ke arah jarum jam sejarah, masa otoritarianisme, tapi harus dikonsolidasikan, jangan menjadi demokrasi transaksional, prosedural, kriminal, maka salah satu caranya menata kembali sistem politik termasuk sistem pemilihan," kata Din Syamsuddin di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (24/1).

Menurut dia, salah satu watah dan sisi negatif politik yang saat ini dijalankan adalah politik biaya tinggi, demokrasi biaya tinggi, dan akan mendorong politik transaksional. Karena itu perlu dipikirkan agar pemilu langsung tak harus pada semua tingkatan, baik pemilu presiden, gubernur, maupun bupati/walikota.

"Maka dari itu kami cenderung itu serentak. Tidak hanya dari aspek efesiensi, tapi ada hal lain untuk menghindari politik transaksional. Saat ini politik kita nyaris berada pada tingkatan elitis, saya kira ada alasan lain," jelasnya. (fat/jpnn)