JPNN.com 
Data Beras Harus Dipertajam, Elektabilitas Jokowi Taruhannya
“Kalau dikatakan metodenya yang berbeda, kan yang di-sampling dan disurvei itu sama. Apalagi untuk data nasionala, BPS itu kan dibentuk oleh Undang-undang, memiliki kewenangan untuk mengumpulkan data per instansi dan menjadi pusat data untuk nasional. Data BPS data official loh,” jelas Firdaus.
Sejatinya, menurut Firdaus, seharusnya Kementan melakukan pendataan kembali secara komprehensif, akuntabel, dan faktual. Melihat berapa kebutuhannya, berapa yang harus diisi oleh mekanisme pasar atau impor dan seterusnya. Secara umum Kementan harus memastikan apakah betul data BPS menunjukkan angka itu, atau memang harus mengakui kesalahan.
Di sisi lain, ICW mendesakkan pula agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk melakukan audit komprehensif terkait neraca pangan Indonesia dan bagaimana kinerja penanganan pangan Indonesia sehingga dapat didapatkan gambaran awal persoalan. (tan/jpnn)
Data soal perberasan lintas instansi harus dipertajam guna mengetahui stok pangan negara. Jika tidak, elektabilitas Jokowi jadi taruhannya
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Gegara Rekor Inflasi Rendah, Pemerintah Klaim Swasembasa Pangan Bakal Sukses
- Mentan Amran Sebut Produksi Beras Melonjak, Ini Angka Tertinggi
- Panen Raya Beras 2025 Diprediksi 13,95 Juta Ton, Terbanyak Sejak 7 Tahun Terakhir
- Kunjungi Sumut, Mentan Amran Memastikan Swasembada Melalui Oplah Berjalan Lancar
- Gerak Cepat, Ini Langkah Strategis Kementan Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Global
- Tinjau Pompanisasi di Lampung, Jokowi: Kita Harus Siap Dahulu sehingga Produksi Beras tidak Turun
