Data Honorer K1 Masih Diinvestigasi BPKP

Masalah lain yang dipersoalkan daerah juga tentang banyaknya tenaga honorer K1 yang sudah diuji publik dan tidak mendapatkan sanggahan tetapi BPKP menyatakan perlu melakukan audit tujuan tertentu (ATT). Dia mencontohkan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dinyatakan ATT padahal datanya tidak disanggah saat uji publik.

"Kemarin (Senin, 28/1) anggota DPRD Bolmong menanyakan masalah tersebut ke sini. Dan kami sudah menyarankan agar Pemkab Bolmong membuat surat sanggahan secara tertulis yang ditujukan kepada MenPAN&RB dengan tembusannya Kepala BKN dan Kepala BPKP," terangnya.

Untuk diketahui, ada 32 daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang di ATT oleh BPKP. Investigasi ini lantaran banyaknya pengaduan yang masuk tentang adanya kecurangan dalam pendataan honorer K1.(esy/jpnn)